Sunday, April 17, 2005

 

KOMUNIKASI DALAM TEORI KONFLIK

PENDAHULUAN
Suatu masalah dalam komunikasi pembangunan seringkali tidak dapat diselesaikan dengan satu kebijakan dari atas/pemerintah saja. Tapi diperlukan berbagai kebijakan secara simultan (agar sinergis) sehingga dengan demikian diperlukan suatu perlu koordinasi yang matang. Masalah koordinasi yang bila dilaksanakan tidak tepat inilah yang akan menyebabkan terjadinya suatu overlaping kebijakan yang tidak efektif (tidak tepat sasaran) dan efisien (sekedar menghabiskan anggaran). Disamping itu, tumpang tindih ini dapat menyebabkan suatu konflik kepentingan diantara yang mengeluarkan suatu kebijakan. Disisi lain, potensi konflik yang laten akan menjadi konflik terbuka diantara stakeholders.
Sebelum terjadinya suatu konflik terbuka yang disebabkan oleh suatu kebijakan pemerintah, pemerintah khususnya yang berada di daerah sangat perlu mempertimbangkan eksistensi dan peran manajemen konflik dalam setiap program pembangunan (komunikasi pembangunan). Ketidak terlibatan aspek manajemen konflik dalam kebijakan komunikasi pembangunan (pembangunan) seringkali akan terlihat adanya tumpah tindih program maupun kebijakan yang tidak komprehensif untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan itu sendiri.
Berkaitan dengan suatu kebijakan khususnya komunikasi pembangunan yang diambil pemerintah belum tentu dapat diterima semua kelompok masyarakat. Oleh karenanya, setiap komunikasi pembangunan harus memiliki argumentasi logis yang mendasari pengambilan keputusan tersebut. Pertimbangan keputusan komunikasi yang tidak logis dan tidak argumentatif akan memberi peluang interpretasi yang beragam. Dengan demikian bila semakin jauh alur komunikasi pembangunan yang terjadi tersebut akan semakin bias hasil yang terjadi.
Dengan adanya otonomi daerah, alur kebijakan komunikasi pembangunan menjadi sangat pendek. Pemerintah seyogyanya akan lebih mengetahuai tentang publik yang ada di wilayahnya. Pengetahuan yang pasti tentang “siapa publik” (Whom) komunikasi pembangunan yang akan disampaikan adalah yang sangat penting dalam rangka mempertanggung jawabkan secara akuntabilitas, responsiveness, transparansi dari suatu kebijakan komunikasi pembangunan.

PERSPEKTIF TEORI KONFLIK
Talcott Parson ( 1951 , 280-282), berpendapat bahwa konflik dalam suatu masyarakat sulit dihindari. Sehingga, konflik dalam kehidupan manusia sudah menjadi bagian yang melekat. Konflik menurut Parson adalah harapan dari hasil sebuah interpretasi dari norma-norma secara sempurna (menyeluruh) ke dalam pola-pola yang tidak menyenangkan dan dari sisi lain, konflik juga suatu bentuk interaksi dari bentuk ego dan meluas kepada sebuah pola-pola normative yang bisa berbentuk pemberontakan. (conflict may thus be present in the difficulty of living up both to the expectations of one alter who interprets a norm in the directions of a “perfectionist” compulsive conformity pattern, and those of another who is also in close interaction with ego, and who streches the same normative pattern to the verge of active rebellion, both of them expecting active reciprocation from ego).
Menurut Kartono (1991) konflik dapat diartikan sebagai oposisi, interaksi yang antagonis atau bertentangan, benturan antara bermacam-macan pilihan, perselisihan, kurang mufakat, pergesekan, perkelahian, perlawanan dengan senjata atau perang. Konflik adalah suatu kondisi yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun. Untuk itu, tidak perlu untuk menghindari atau menjauhinya. Karenanya, walaupun konflik bisa menjadi kondisi yang menguntungkan, pemahaman akan konflik tetap kita butuhkan sehingga ketika muncul konflik yang bersifat merusak dan mengganggu bisa mengatasinya. Menurut Miller dan Steinberg ada tiga asumsi mengenai konflik yaitu :
1. Konflik tidak dapat dielakkan, sifat alamiah dan tergantung dari hubungan yang terjadi (dalam masyarakat)
2. Konflik tidak mesti selalu buruk, justru ada konflik yang bermanfaat dalam suatu hubungan (dalam berkomunikasi)
3. Konflik muncul karena berbagai penyebab dan dalam berbagai bentuk, karenanya setiap konflik harus ditangani secara berbeda-beda.

Dalam masyarakat dikenal dua teori dalam perspektif pembangunan yaitu keteraturan dan konflik. Dua sudut pandangan tersebut berbeda. Pertama, bagi paham keteraturan mengenal konsep stabilitas, sedangkan bagi pandangan konflik adalah perubahan. Kedua, integrasi atau konsep kesatuan sedangkan bagi pandangan konflik adalah pertentangan. Ketiga, adanya koordinasi fungsi sedangkan d lain pihak disintegrasi. Keempat, adalah consensus (kesepakatan) sedangkan yang lain adalah pemaksaan (coercion) (Bursell : 1979)
Bagi Simmel, konflik tersebut melekat pada kehidupan sosial. Sebagaimana yang dinyatakan Croser, kemasyarakatan selalu melibatkan harmoni dan konflik, cinta dan benci. Dia melihat bahwa hubungan manusia dicirikan oleh dua muka (ambivalence). Pengaruh ide-ide ini, khususnya terbukti pada kerja Croser (1956 dan 1967). Croser membangun tesisnya atas tesis Simmel bahwa konflik tersebut adalah suatu bentuk kelembagaan yang tak seorangpun yang dapat mengakhirinya ( is a farm of socialisation and that no group can be entirely harmonious).
Menurut Simmel kaharmonisan tak bisa diakhiri di luar proses dan struktur. Dalam suatu kelompok sudah menjadi realitas bahwa ada keharmonisan dan ada ketidakharmonisan, ada yang bersatu dan ada yang tidak bersatu.
Menurut Croser (1956:31) dalam sebuah bentuk kelompok merupakan hasil dari proses faktor-faktor hubungan positif dan negatif dari kelompok. Konflik adalah suatu fungsi yang bekerjasama dengan fungsi sosial. Disini, tidak berfungsinya sesuatu adalah bagian penting dalam bentuk kelompok dan daya tahan dari kehidupan kelompok. ( Group formation is the result of both types of processes...both, potive, and negative” factors build group relation. Conflict as well as co-operation has sosial functions. For from being necesarily dysfunctional a certain degree of conflict is an essential element in group formation and the persistence of group life ). Croser secara khusus melihat bahwa fungsi konflik sosial, membangun suatu konsesi yang penting diantara hubungan konflik dan konteks kelembagaan dalam ketentuan stabilitas sistem sosial.
Menurut Carpenter & Kennedy (1988: 4-16) bahwa konflik dalam tataran kebijakan publik (komunikasi pembangunan) mempunyai beberapa indicator :
I. Kepentingan Jaringan Kerja Yang Kompleks (Complicated Network of Interets)
Dalam kondisi masyarakat kompleks (plural) jaringan kerja akan semakin menuntut spesialisasi dan profesionalisme. Implikasi dari pluralisme inilah potensi konflik dalam masyarakat menjadi sangat kuat. Oleh karena itu, dalam masyarakat modern sudah terjadi pembagian kerja yang spesifik. Semakin banyaknya kerja spesifik ini akan muncul kepentingan yang sulit diakomodasi oleh penentu kebijakan. Dalam kondisi seperti ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan :
Pertama, pentingnya sebuah partai. Dalam struktur pemerintahan dimanapun keberadaan partai merupakan suatu kebutuhan pokok bagi manusia yang berada dalam lingkungan sebuah negara. Keberadaan partai ini dimungkinkan untuk mengakomodir kepentingan bukan hanya politik tetapi kehidupan bernegara yang lebih luas. Disisi lain, orang yang aktif dalam partai tersebut hampir sering atau terlalu gampang mengatas namakan rakyat. Sehingga publik dari suatu kebijakan menjadi bingung rakyat yang mana yang diklaim oleh aktifis partai, lebih-lebih partai yang sedang berkuasa atau mayoritas. Dalam kondisi seperti itu, potensi konflik yang sudah dimiliki masyarakat plural menjadi eksplisit dan menjadi sebuah permasalahan nyata.
Kedua, varying levels of expertise ( tingkat keahlian yang berbeda).Dalam masyarakat yang heterogen baik budaya, pendidikan maupun kemampuan sosial ekonomi sangat mungkin sekali terjadi suatu perbedaan kemampuan. Kondisi masyarakat seperti ini memberi kontribusi kedalam suatu suasana yang riskan terjadinya sebuah konflik. Berkaitan dengan itu Broeur (1981) berpendapat” That the perception of the current and furure importance of education goals correlated significantly with perception organizational climate”.
Ketiga, different farm of power (perbedaan bidang kekuasaan). Konflik dalam suatu struktur masyarakat dapat disebabkan oleh perbedaan kekuasaan yang dimiliki. Perbedaan ini dapat disalah gunakan oleh mereka yang mempunyai kekuasaan untuk berbuat tidak adil terhadap mereka yang memiliki kekuasaannya lebih rendah, lebih-lebih kepada mereka yang tidak memiliki kekuasaan. Sehubungan kondisi tersebut Blunt (1981) menyatakan “Finds higher level of subordinate motivation in situation where linkages between supervisor and subordinate exist as follows: (1) the supervisor has knowledge of the reward items that the subordinate values; (2) the supervisor has control over these reward items; (3) the supervisor defines appropriate work behavior for the subordinate to engage in; and (4) the subordinate expect to receive the valued reward after engaging in the defines behaviors.”
Keempat, differing decisions making procedures (prosedur pembuatan keputusan yang berbeda-beda). Dalam suatu proses pembangunan (terkait dengan komunikasi pembangunan) sering terjadi suatu konflik. Konflik sudah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam proses pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah di negara kita. Realitas seperti ini, seringkali ditimbulkan oleh suatu prosedur pembuatan keputusan yang berbeda. Sehingga setiap stakeholder menanggapinya berbeda pula. Perbedaan inilah yang menyebabkan suatu kepentingan dominan akan terjadi. Cuming (1983) menyebutkan bahwa “Interpersonal effectiveness is seen as a key element in developing nonmanipulative uses of power. Suggestions, planning guides, and self-report measures are include. Sedangkan Crouter (1982) memberi penjelasan tentang hubungan antara kehidupan pribadi dengan partisipasi dalam suatu institusi. “The relationship between work and personal life in a factory involving worker participate ,management, finding that the extent to which work was seen to positively effect personal life was not correlated with the extent to which personal life was seen to enhance work.
Kelima, Unequel Accountibility (Akuntabilitas yang tidak memadai). Dalam kehidupan yang telah menggunakan teknologi tinggi suatu publik akan mudah mengakses terhadap apa yang menjadi perhatiannya. Begitu pula dalam kebijakan pembangunan, stakeholder akan menginginkan suatu yang dapat dipertanggung jawabkan. Apabila prosedur ini tidak dikedepankan akan menjadi sebuah potensi besar terjadinya konflik dalam masyarakat tersebut.

II. Procedures Not standardized (Prosedur Yang Tidak Standar)
Konflik yang terjadi dalam suatu wilayah pemerintahan seringkali disebabkan oleh perencanaan, maupun implementasi suatu kebijakan yang tidak melalui suatu prosedur yang sudah disepakati. Ketidak tepatan dalam mengambil suatu proses kebijakan ini dapat terjadi karena ;
1. no formal guidelines (Tidak ada petunjuk yang resmi)
Setiap pengambil keputusan seringkali mendapatkan situasi yang sangat dilematis. Dalam kondisi dilematis ini pejabat pengambil suatu keputusan (sebagai komunikator komunikasi pembangunan) bingung mencari keputusan mana yang harus dia ambil. Kekosongan aturan dalam situasi dilematis inilah potensial terjadinya konflik.
2. Influence of Government Rules and Regulations (Pengaruh Peraturan dan Regulasi Pemerintah). Dalam melaksanakan roda pemerintahan, seorang pengambil kebijakan komunikasi pembangunan harus melihat apa yang direncanakan dan apa yang diinginkan. Apabila rencana yang sudah disepakati dan apa yang inginkan tersebut tidak sesuai akan terjadi suatu konflik. Dalam hal ini regulasi dan deregulasi yang dikeluarkan pemerintah seringkali tidak konsisten.

ASAL TEORI KONFLIK SOSIAL
Baik Warsay (1975) maupun Rose (1980) melukiskan paradigma konflik social ini sebagai teori yang sebagiannya berasal dari pikiran-pikiran Marxis dan Neomarxis yang tersebar dalam tradisi sosiologi Eropa. Teori ini secara klasik menekankan pada pertentangan politik dalam kehidupan kelompok maupun organisasi. Kehidupan manusia dalam kelompok itu merupakan ujian terhadap sikap solidaritas yang menyatu, yang mulanya harus dicapai melalui pertentangan antara pelbagai kepentingan ide, nilai, ideology antar orang, antar kelompok dalam suatu organisasi, etnik, kebudayaan maupun masyarakat.
Pikiran-pikiran konflik social sering disebut sebagai paradigma Darwinisme social. Paham ini menekankan bahwa setiap masyarakat tidak selalu harus seimbang, malah seharusnya selalu terjadi konflik social untuk meraih kemajuan social.
Zastrow (1987) menegaskan pula bahwa perspektif konflik social memandang masyarakat yang selalu memiliki pertentangan kekuatan antar beragam kelompok social.
Sesuatu yang penting dalam suatu masyarakat seperti cita-cita, kekuasaan, pelayanan kesehatan, jasa pengangkutan misalnya yang harus diraih sewajarnya disepakati bersama pengaturannya. Namun kesepakatan itu harus diperoleh memalui pertarungan dalam mendapatkan sumber-sumber yang penting untuk kehidupan. Pertentangan itu bisa muncul dalam sikap seperti tidak setuju, peperangan dan kekerasan. Hanya dengan konflik social yang selalu terjadi maka distribusi sumber daya bagi anggota kelompok dapat dialkukan dengan baik.
Dalam hal meraih cara distribusi sumber itulah konflik berbeda dengan teori fungsionalisme structural. Kalau fungsionalisme menekankan pada sumbangan fungsi tertentu terhadap struktur maka dalam paradigma konflik membenarkan setiap orang meraih dan menetapkan satu kekuasaan mayoritas bersama sebagai aturan social yang mengaturnya.
Pikiran-pikiran konflik social itu sangat menarik dalam zamannya karena meruapakan alternative pada komitmen yang terlalu menekankan pada sumbangan aktifitas masyarakat demi kestabilan masyarakat. Para ahli, filsuf maupun ahli-ahli social pada umumnya membenarkan bahwa banyak sekali bukti-bukti dalam masyarakat di masa terlebih dahulu.
Pernyataan yang lebih jelas dari model konflik social dikemukakan oleh Ralf Dahrendorf (1958) dengan memperbaiki isu yang diperdebatkan dengan menagjukan model suatu masyarakat yang dibentuk dan berubah atas dasar konflik. Sampai kini perdebatan tentang konflik terus berlangsung dengan menampilkan sejumlah hipotesis dan bahkan teori tentang proses-proses social yang khusus termasuk analisis komunikasi.
Secara ringkas model konflik social dibangun atas dasar beberapa asumsi yaitu :
1. setiap masyarakat terdiri atas penggolongan atau pengelompokan orang-orang yang mempunyai kepentingan yang berbeda satu dengan yang lainnya dengan sangat tajam.
2. semua komponen masyarakat menekankan pada upaya untuk melanjutkan kepentingan mereka sendiri lalu harus bersaing dengan kepentingan orang lain, atau menghindari kepentingan orang lain melalui perlawanan atau kompetisi.
3. setiap masyarakat yang telah diorganisasikan dengan baik sekalipun mempunyai pengalaman yang tetap terhadap adanya kepentingan bersama dipandang sebagai unsur pemeliharaan kepentingan bersama atau dengan kata lain konflik tetap berada dalam setiap masyarakat manapun
4. hasil proses dialektik dari kompetisi dan konflik kepentingan adalah perubahan suatu masyarakat yang tidak selalu stabil dan berubah-ubah.

Bagaimana hubungan model konflik social ini terhadap studi komunikasi ? Kita ambil contoh tentang studi komunikasi massa, maka komunikasi massa dalam masyarakat menurut pandangan model konflik social dapat diterangkan sebagai suatu lembaga kemasyarakatan yang beranggotakan orang-orang dengan kepentingan kelompok medianya berbeda dengan kelompok yang lain.
Sebagai komponen masyarakat maka setiap pengelompokkan orang dalam suatu media (organisasi media) yang satu bersaingan dengan kepentingan kelompok media yang lain melalui konflik, kompetisi secara bebas. Bahkan konflik dibenarkan pula dilakukan secara terbuka dengan kelompok/pemerintahan yang berkuasa sekalipun.
Pandangan konflik social juga percaya bahwa keberadaan pers yang sehat merupakan hasil dari suatu pengalaman perjalanan sejarahnya yang panjang karena telah melalui konflik-konflik itu konflik yang terjadi dalam medianya sendiri, maupun dengan kelompok media yang lainnya dan bahkan dengan pemerintah.
Pandangan inipun percaya bahwa masyarakat pun bisa stabil dan mempunyai dinamika karena adanya konflik yang selalu terjadi dalam masyarakatnya.
Dengan perkataan lain model konflik social mengemukakan suatu paradigma teoritikal dalam merumuskan konsep dan studi yang berhubungan dengan perubahan yang terjadi secara radikal baik dalam system komunikasi massa sendiri ataupun akibat bagi masyarakatnya.

Meskipun begitu konflik dalam masyarakat tetap mempunyai keuntungan, mengambil pendapat Allan Filley dalam Interpersonal Conflict Resolution konflik setidaknya memiliki empat nilai yaitu :
1. Dapat mengurangi kesempatan munculnya konflik yang lebih besar.
2. Dapat menggiring kita untuk mencari cara baru, informasi baru, dan cara pandang baru dalam menghadapi konflik.
3. Minimal secara kelompok akan meningkatkan kepaduan kelompok.
4. Konflik akan memberikan kesempatan bagi pelakunya untuk mengukur kemampuan atau kekuatannya.
Pendapat ini memang sangat erat kaitannya dengan konflik yang terjadi antarpribadi atau interpersonal communication tapi bisa diambil penjelasan untuk konflik yang lebih besar yaitu konflik dalam masyarakat.
Bahkan menurut Braiker dan Kelly (1979) konflik merupakan bagian dari proses tumbuhnya suatu hubungan, bila :
1. Konflik bisa mengilhami pelakunya untuk mengubah cara berpikir mereka ke arah yang inovatif dan menguntungkan.
2. Menambah komitmen dari masing-masing pihak pelaku konflik atau merasa lebih terikat.
3. Setelah konflik terselesaikan, masing-masing pihak akan menjadi lebih akrab.
4. Dari adanya konflik yang terjadi, para pelaku yang berhubungan berusaha untuk mengembangkan suatu aturan main untuk dapat menyelesaikan konflik yang terjadi di masa mendatang.
5. Sebagai sumbangan dalam komunikasi bahwa hubungan yang terjadi merupakan suatu hal yang unik, karenanya penyelesaian konflik dalam suatu hubungan sudah pasti berbeda dengan lawan komunikasinya.

Dalam melihat konflik ada tiga pendekatan yang bisa digunakan :
1. pendekatan tradisional dimana konflik itu sifatnya negatif, merusak/destruktif dan merugikan karenanya konflik itu harus dilenyapkan demi kerukunan dan harmoni hidup
2. pendekatan behavioral atau netral dimana konflik dilihat dari perbedaan kodrati masing-masing individu dan kelompok. Penghapusan terhadap perbedaan berarti penghapusan terhadap individu-individu atau kelompok masyarakat itu sendiri. Dengan kata lain konflik hanya dirasionalisir
3. pendekatan modern atau interaksionalistis dimana pendekatan yang lebih positif dan aktif dilakukan. Mereka menyatakan bahwa konflik sebagai :
· penting dan perlu dalam kehidupan
· perangsang oposisi yang bisa saling saling berkompetisi
· upaya pengembangan manajemen konflik, menstimulirnya dan harus memecahkannya dengan bantuan manajemen konflik yang tepat
· manajemen konflik merupakan tanggung jawab pemimpin



Sumber-Sumber Konflik
Kelly menyebutkan bahwa penyebab masalah yang dapat ditemukan dalam factor-faktor structural yang akan menentukan situasi secara keseluruhan ada empat tingkatan yakni :
1. individu, sebagai hasil dari frustasi, stress dan segresi perorangan
2. kelompok, karena perbedaan dalam system nilai dan bahkan kepuasan terhadap kebutuhan individu
3. organisasi, karena tidak samanya pembagian hak kekuasaan dengan penghargaan antar tingkat dan fungsi
4. masyarakat, karena ketidak adilan antar golongan dan antar suku bangsa
Gaya kepemimpinan dalam suatu masyarakat juga dapat mempengaruhi munculnya sebuah masalah, demikian juga dengan perluasan teknologi dapat mempengaruhi peran individu terhadap kontribusinya dalam masyarakat.

Tahapan Konflik
Perkembangan suatu konflik menurut Coffey et al (1975) dalam Pace (1993) dimulai dari tahapan yang ringan sampai yang tinggi atau berat. Kesemua tahapan tersebut adalah :
1. keraguan dan kecurigaan mulai muncul ke permukaan, iklim kondusif merosot
2. persepsi kelompok terdistorsi atau terpolarisasi
3. keterpaduan dan perasaan yang berkaitan seperti kemarahan, ketertarikan, keakraban dan kepentingan dalam tiap kelompok meningkat
4. kepatuhan kepada norma kelompok dan konformitas juga meningkat dalam setiap kelompok
5. kelompok-kelompok mempersiapkan diri mereka sendiri bagi kepemimpinan dan pengarahan yang lebih otoritarian
6. perilaku memusuhi meningkat, hubungan komunikasi berkurang dan tanda-tanda lain kerenggangan hubungan antar kelompok menjadi tampak
7. pemisahan komplek sama-sama diharapkan dan setiap bentuk kerja sama yang positif berhenti

PENYELESAIAN KONFLIK
Menurut Amstrong (1995), untuk menyelesaikan masalah konflik harus di ambil tindakan berikut :
1. Kita harus hidup dengan damai, sasarannya adalah menghaluskan perbedaan dan menekankan dasar yang sama, orang-orang didorong untuk hidup bersama.
2. Kompromi, masalah diselesaikan dengan negosiasi atau penawaran dan tidak satupun pihak yang menang atau kalah.
3. Pemecahan masalah, usaha dilakukan untuk menemukan pemecahan yang benar terhadap masalah dan bukan hanya satu usaha merekomendasi sudut pandang yang berbeda.

Seni Mengelola Konflik :
1. Membuat standar penilaian
2. Menemukan masalah-masalah kontroversi dan konflik-konflik
3. Menganalisa situasi dan mengadakan evaluasi terhadap konflik
4. Memilih tindakan-tindakan yang tepat untuk melakukan koreksi terhadap penyimpangan dan kesalahan-kesalahan

Resolusi Konflik yang Dapat Dilakukan
1. Strategi semua atau tidak sama sekali, tipe pertama dimanifestasikan sebagai kekuasaan yang kasar, tipe kedua dengan kekuatan fisik, tipe ketiga mengikut sertakan kegagalan dalam menanggapi masalah, tipe keempat menggunakan peraturan mayoritas sebagai yang paling benar, tipe kelima menggunakan minoritas sebagai yang paling benar.
2. Strategi mutu, menurut Filey dalam Koehler (1985) adalah :
1. Berdasarkan pada asumsi bahwa sebagian lebih baik dari pada tidak sama sekali.
2. Melalui pendekatan segi pembayaran atau pengupahan
3. Menempatkan masalah pada kelompok netral
4. Menggunakan peraturan sebagai alat paksaan untuk menolak atau menerima.
3. Strategi pintu terbuka, menempatkan administrator, dimana anggota memiliki kesulitan dalam menghormati ketidaksetujuan dengan atasan.
4. Strategi parlemen, mendorong pendapat melalui koalisi kelompok dalam masyarakat agar semua mengatakan satu suara seperti yang dikehendaki.
5. Strategi keputusan rutin, meliputi pembuatan keputusan rutin atau diperhitungkan.
6. Strategi petunjuk. Bentuk dasar dari strategi ini adalah tidak mengajukan metode pertimbangan sebelumnya dari pemecahan masalah pada situasi konflik. Garis besar strategi keputusan petunjuk terdiri : struktur kelompok, peraturan kelompok, proses kelompok, gaya kelompok dan norma kelompok dalam masyarakat
7. Strategi negosiasi kelompok, kadangkala konflik didalam masyarakat bisa terjadi karena golongan yang dimotivasi oleh nilai logis dapat diterima tetapi dilakukan pada perilaku yang berbeda. Prosedur dan klimaks yang ada pada strategi ini adalah : struktur kelompok, tugas kelompok, proses kelompok, gaya kelompok, dan norma kelompok dalam masyarakat itu sendiri
PENUTUP
Terkait dalam pengelolaan konflik yang holistik dengan pelaksanaan komunikasi khususnya komunikasi pembangunan. Maka diperlukan pengetahuan dan pengelolaan yang komprehensif tentang potensi-potensi konflik dalam masyarakat. Beberapa hal yang dijadikan titik tekan : Pertama, perencana kebijakan komunikasi pembangunan akan mengetahui aspek-aspek yang menjadi barriers terhadap implementasi komunikasi pembangunan, khususnya potensi yang bisa menjadi pemicu konflik dalam dan antar masyarakat. Kedua, komunikator akan mengetahui secara jelas stakeholders dan kepentingannya terhadap komunikasi pembangunan yang akan dijalankan. Sehingga bisa diharapkan adanya komunikasi yang harmonis diantara masing-masing pelakunya. Ketiga, akan terjadi minimalisasi potensi konflik antar masyarakat di dalam melakukan sosialisasi rencana dan implementasi semua kebijakan termasuk komunikasi pembangunan.

PERAN KOMUNIKASI DALAM MENGELOLA POTENSI KONFLIK ANTAR ETNIS DI INDONESIA

Konflik merupakan dinamika dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa, yang keberadaannya tidak dapat dihindari. Menurut Fisher et al. (2000) konflik adalah hubungan antara dua pihak atau lebih yang memiliki atau yang merasa memiliki sasaran yang tidak sejalan.

Pengertian konflik harus dibedakan dengan pengertian kekerasan, jadi adanya konflik bisa memicu tindakan kekerasan, namun konflik tidak selalu berupa tindakan kekerasan. Pengertian kekerasan meliputi tindakan, perkataan, sikap, berbagai struktur atau system yang menyebabkan kerusakan secara fisik, mental, sosial, lingkungan, dan atau menghalangi seseorang untuk meraih potensinya secara penuh. Pada konflik yang didominasi tindakan kekerasan, maka hal tersebut lebih cenderung pada upaya destruktif.

Konflik bisa dinyatakan dengan cara yang berbeda-beda, dari gerakan non verbal yang halus hingga pertikaian habis-habisan, atau dari sinisme hingga kecaman verbal terbuka. Adanya konflik terkadang justru dapat memberikan manfaat dan menghasilkan situasi yang lebih baik untuk berbagai pihak, apabila konflik dapat diselesaikan tanpa kekerasan dan menghasilkan perubahan ke arah yang lebih positif. Pada dasarnya tanpa adanya konflik, bisa dibayangkan banyak orang akan menjadi ”kerdil” karena kurang stimulasi. Individu cenderung statis dan minim pengalaman sehingga kurang berkembang dalam pemikiran maupun aplikasi.

Konflik yang terjadi karena perbedaan perilaku maupun sasaran, dapat dibedakan menjadi empat macam, seperti tergambar pada empat kuadran sebagai berikut :


S A S A R A N
SEJALAN TIDAK SEJALAN
PER PERILAKU YANG SELARAS _____________________TANPA KONFLIK KONFLIK LATEN
ILAKU PERILAKU YANG BERTENTANGAN KONFLIK DI PERMUKAAN KONFLIK TERBUKA


Dari bagan diatas, kondisi tanpa konflik nampak lurus dan tenang, namun kreatifitas harus tetap dipelihara dan konflik yang muncul harus dikelola agar tidak menimbulkan gejolak. Sedangkan pada konflik laten, permasalahan yang potensial menjadi sumber konflik harus diangkat ke permukaan sehingga dapat ditangani sedini mungkin dengan teknik komunikasi yang tepat. Konflik di permukaan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran, sehingga dapat diatasi dengan mengintensifkan komunikasi. Untuk konflik terbuka, perlu tindakan untuk mengatasi akar penyebab dan efek yang ditimbulkannya. Untuk kasus Kerusuhan Ambon, karena factor-faktor laten yang berpotensi menjadi penyebab konflik tidak dikenali dan dikelola secara dini, maka tercetuslah konflik terbuka yang memerlukan penyelesaian lebih rumit dan holistic.

Beberapa tahapan umum yang disarankan (Fisher et al., 2000) dalam menyelesaikan ketiga macam bentuk konflik diatas, secara global terkait dengan eskalasi konflik. Jadi semakin meningkatnya kekerasan dalam konflik, akan memperluas ruang lingkup penyelesaiannya. Apabila digambarkan dalam bentuk bagan sederhana, sebagai berikut :

MENINGKATNYA KEKERASAN
KONFLIK LATEN KONFLIK DIPERMUKAAN KONFLIK TERBUKA
PENCEGAHAN KONFLIK ###############
PENYELESAIAN KONFLIK ############ ##########
PENGELOLAANKONFLIK ########### ############
RESOLUSI KONFLIK ############
TRANSFORMASIKONFLIK ############# ############## ############


Tabel diatas menunjukkan macam konflik berdasarkan tingkat kekerasannya dan kaitannya dengan peningkatan ruang lingkup penyelesaiannya. Penjelasan dari pendekatan tersebut adalah :
v Pencegahan konflik, bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik yang keras.
v Penyelesaian konflik, bertujuan untuk mengakhiri perilaku kekerasan melalui suatu persetujuan damai.
v Pengelolaaan konflik, bertujuan membatasi dan menghindari kekerasan dengan mendorong perubahan perilaku yang positif bagi pihak-pihak yang terlibat.
v Resolusi konflik, menangani sebab-sebab konflik dan beruaha membangun hubungan baru yang tahan lama diantara kelompok-kelompok yang bermusuhan.
v Transformasi konflik, berusaha mengatasi sumber-sumber konflik yang lebih luas dan berusaha mengubah kekuatan negatif di dalam konflik menjadi kekuatan sosial politik yang positif.

Indonesia sebagai negara yang multikultur dan multi etnis, menyimpan potensi konflik karena kondisi keragamannya. Potensi merupakan kemampuan yang belum muncul ke permukaan (tersembunyi). Apabila tidak disikapi secara hati-hati, potensi konflik tersebut bisa berubah menjadi konflik terbuka yang dapat menjadi sumber perpecahan bangsa. Potensi konflik bisa bersumber dari ketidak tahuan, kurang informasi, kesalahpahaman, disharmonisasi, dan disparitas dalam berbagai sector yang terjadi dalam suatu masyarakat.

Salah satu upaya dalam mengelola potensi konflik adalah dengan komunikasi yang intensif dari pemerintah, baik dalam tataran lokal maupun nasional, serta antar komponen masyarakat yang plural/majemuk di suatu daerah, sehingga hal-hal yang potensial memicu konflik dapat segera diidentifikasi, dilokalisir, dan diselesaikan sebelum menjadi eksplosi. Hal tersebut merupakan langkah preventif yang dinilai cukup efektif, karena dengan adanya otonomi, maka daerah tentu lebih mengenal tipe masyarakat setempat, karena rentang kendali pemerintahan yang relatif lebih pendek, sehingga memudahkan menyusun kiat komunikasi yang menyejukkan untuk rakyat di daerahnya.

Berbagai cara dan pola komunikasi dibentuk dan dipengaruhi oleh budaya, sehingga latar belakang budaya yang berbeda seringkali memunculkan pola komunikasi yang kurang dipahami oleh pihak lain, sehingga menyulut konflik antar budaya. Jadi dapat dipahami bahwa Indonesia yang memiliki beragam budaya, selain menjadi nilai tambah berupa sumber kekayaan batiniah, juga dapat menjadi sumber konflik yang mengundang keprihatinan. Meskipun merupakan tugas berat, kerukunan hidup diantara rakyat Indonesia harus terus dipupuk dengan upaya minimalisir konflik yang merusak, sehingga potensi SDM yang tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai modal dasar pembangunan.

Media massa sebagai saluran komunikasi, baik media cetak maupun media elektronik sangat besar peranannya dalam melestarikan kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Dengan menyajikan berita yang bersifat humanis dan informative, serta menghindari berita bernada provokasi, maka akan tumbuh rasa kesatuan/kebangsaan dalam diri anggota masyarakat, yang pada gilirannya akan menimbulkan perasaan memiliki/integritas. Fenomena media sebagai pihak yang loyal position/berpihak kepada rakyat, terus berusaha ditumbuhkan, antara lain dengan sikap netral (non partisan), karena rasa tanggung jawabnya untuk menjaga editorial independency. Hal tersebut dapat menekan potensi konflik merusak, yang mungkin timbul diantara pihak-pihak yang berseberangan.

Menurut Daniel Sparringga (pengamat politik Unair), pemerintahan baru Presiden terpilih tahun 2004 harus mengadopsi wacana multikulturalisme untuk memperkuat integrasi bangsa. Wacana multikulturalisme memungkinkan kelompok-kelompok etnik dan budaya hidup berdampingan secara damai dalam prinsip ko-eksistensi dan pro-eksistensi, yakni menghormati budaya lain sekaligus memiliki kesadaran untuk ikut ambil bagian memecahkan masalah kelompok lain. Hal tersebut sekaligus merupakan upaya yang jitu untuk menghindari konflik. Dengan demikian, konflik antar kelompok etnis dapat diminimalisir atau bahkan ditiadakan.

Timbulnya berbagai konflik antar etnis, seperti di Ambon, Poso, dan Papua, merupakan salah satu bentuk kegagalan Indonesia dalam mengelola masyarakat yang majemuk. Maka dengan paham multikulturalisme, diharapkan dapat ditemukan suatu identitas lokal di tengah keragaman global. Bahkan dalam suatu kesempatan sarasehan, Daniel Sparringga menyarankan agar Presiden terpilih tahun 2004, nantinya memprioritaskan kunjungan ke daerah konflik, dengan catatan bukan sekedar kunjungan basa-basi namun harus dilanjutkan dengan proses pelembagaan berupa pembentukan meja (desk) khusus di bawah Presiden, yang bertugas untuk mengintegrasikan upaya damai di lokasi konflik.
Pada dasarnya konflik etnis yang terjadi di negara kita, secara global dipicu oleh suasana disharmonisasi dan kecemburuan yang dirasakan oleh suatu pihak terhadap pihak lain. Namun konflik umumnya bukan merupakan hasil tindakan atau kejadian yang berdiri sendiri. Berbagai penyebabnya terletak dalam susunan sosial, budaya, dan politik suatu masyarakat dan di ⨪⨪ pendatang yang berasal dari Sulawesi, Sumatera, dan Jawa serta keragaman agama yang dianut (Islam dan Kristen), ditambah dengan disparitas dalam status perekonomian antar golongan. Rupanya potensi konflik yang tersimpan dalam heterogenitas etnis dan agama tersebut, dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk mengail di air keruh. Akibatnya konflik terbuka tak dapat dielakkan, dimana tindakan anarkhis digunakan oleh kelompok tertentu sebagai alat mencari penyelesaian, namun hasilnya justru kerugian bersama berupa korban jiwa, material, dan immaterial.

Apabila dikaitkan dengan ilmu komunikasi, potensi konflik terbukti dapat dijembatani melalui komunikasi yang bersifat informative maupun persuasive, sehingga tidak berkembang menjadi eksplosi kekerasan yang merugikan rakyat maupun kehidupan berbangsa dan bernegara. Sayangnya jurus komunikasi baru diupayakan, apabila potensi konflik sudah benar-benar menjadi konflik terbuka yang menelan korban. Padahal dengan menerapkan teknik komunikasi yang tepat, potensi konflik dapat dicegah dan dilokalisir agar tidak mengalami peningkatan eskalasi, dengan memberdayakan pemuka adat, pemuka agama, tokoh masyarakat baik formal maupun non formal.

Komunikasi dalam Perspektif Teori Konflik, memegang peranan yang sangat penting, karena kegiatan komunikasi merupakan salah satu upaya dalam mencegah, menyelesaikan, mengelola, resolusi, dan transformasi konflik. Apabila konflik sudah terlanjur merebak, maka komunikasi dapat dilakukan dengan lebih intensif, antara lain melalui cara-cara sebagai berikut :
v Menginvestigasi insiden yang terjadi melalui komunikasi intensif dengan pihak-pihak yang terlibat pertikaian;
v Mengontrol issue-isue atau rumor untuk memperbaiki kesalahpahaman dan laporan-laporan yang bersifat memfitnah, antara lain melalui himbauan kontrol media dan menahan diri untuk tidak memberikan statement yang menyulut emosi;
v Memfasilitasi dialog antara semua pihak yang terlibat pertikaian, agar terjadi komunikasi dua arah;
v Memberikan contoh tindakan solidaritas dengan melibatkan semua pihak yang bertikai, berupa langkah konkrit untuk saling membantu “lawan” konfliknya;
v Membangun keyakinan dan kepercayaan diantara pihak yang berkonflik melalui komunikasi persuasive;
v Mendorong rekonsiliasi/perdamaian antara pihak-pihak yang berkonflik;
v Meminta setiap pihak membuat kesepakatan tidak mengulangi insiden yang merugikan;
v Membantu penyembuhan luka fisik, emosional, psikologis, dan spiritualnya melalui perilaku simpati dan empati dari semua pihak yang berkonflik;
v Mengubah struktur dan system yang dinilai kurang sesuai di daerah konflik, sehingga nantinya terjadi perubahan sosial kearah yang lebih positif.

Konflik ada bukan untuk dihindari, namun untuk diselesaikan dengan tindakan nyata dan tepat sasaran. Beberapa langkah untuk mengelola konflik dapat dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut :
v Analisis konflik, yaitu suatu proses praktis untuk mengkaji dan memahami kenyataan konflik dari berbagai sudut pandang (Fisher et al., 2000).
v Strategi, yaitu serangkaian langkah yang saling terkait secara logis untuk menyelesaikan masalah, yang dapat diuji dan diubah sesuai dengan perkembangan situasi.
v Tindakan, yaitu upaya langsung maupun tidak langsung dalam menyelesaikan konflik.
v Proses belajar, yaitu proses evaluasi untuk merefleksi apa saja yang telah dikerjakan, sehingga kita dapat mengambil tindakan yang lebih bijaksana dan lebih efektif di masa depan.

Di dalam tiap tahapan tersebut diatas, kegiatan komunikasi terus dijalin antara mediator, maupun pihak-pihak yang melakukan pertikaian. Agar konflik yang sudah terjadi dapat diselesaikan secara tuntas, perlu langkah konkrit jangka pendek/menengah/panjang, yang mencakup bidang militer/keamanan, politik/konstitusi, ekonomi/sosial, psiko sosial, dan internasional.

Yang perlu diingat, bahwa dalam mengelola konflik, baik yang masih berupa potensi maupun yang sedang berlangsung, harus dipegang teguh budaya anti kekerasan. Karena dengan tindakan kekerasan, tidak akan dicapai hasil apapun, bahkan kemungkinan justru menuai penderitaan bagi diri sendiri dan orang lain. Langkah dialog nampaknya merupakan komunikasi paling efektif untuk menghindari atau bahkan menghentikan konflik.

Timbulnya konflik, pada akhirnya akan memunculkan suatu perubahan, dalam skala mikro maupun makro, yang pada jangka waktu tertentu dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Perubahan sosial (social change) menurut Laur dalam Salim (2002) adalah perubahan sepanjang masa dalam hubungan antar individu, kelompok, budaya, dan masyarakat. Perubahan sosial merupakan suatu bentuk perubahan yang benar-benar menjadi keinginan organisme sosial dalam bentuknya yang alami. Namun konflik, terutama yang bersifat merusak bukanlah suatu pilihan menuju perubahan sosial, bagaimanapun sesuatu yang natural dan minim gejolak tentu menjadi pilihan (preferensi).
DAFTAR PUSTAKA
Beamont, P.B. 1993, Human resource Management Key Concept and Shills, Sage Publication, London
Blint, Barrie E. Organizational Leadership: An Analysis of Supervision-Subordinate Linkages Utilizing the Path-Goal Approach. Ph.D. Dissertation, Florida State University, 1981. DAI, Vol. 42, No. 11,
Brodeur, Raymond A., Jr. The Relationship of Organizational Structure, School Climate, and Role to the Perception of the Education Goals of the Commonwealth of Massachussetts, Ed.D. Dissertation, Boston University School of Education, 1981.
Burwell, Gibson, Gareth Morgan,. 1985, Sociological Paradigms and Organisational Analysis Element of the Sociology of Corporate Life, New Hampshire, Heineman Educational Book Inc.
Carpenter, Susan L. dan W.J.D. Kennedy, 1988, Managing Public Disputes A Practical Guide to Handly Conflict and Reaching Agreements. A join Publication in The Jossey-Boss Management Series The Jossey-Boss Public administration Series and The Jossey-Boss social and Behavioral Science Series. California, Londong.
Crouter, Ann C. Participate Work and Personal Life: A case Study of Their Reciprocal Effect. Ph.D. Dissertation, Cornell University, 1982. DAI Vol. 42
Hall, Richard H. 1974, Organization Structure and Process, Prentice Hall International London.
Kartono, K., 1991. Pemimpin dan Kepemimpinan : Apakah pemimpin abnormal itu? Rajawali Pers. Jakarta.
Koehler, J.W., K.W.E. Anatol, R.L.Applebaum. 1976. Organizational Communication: Behavioural Perspective. New York: Holt, Rinehart And Winston.
Muhammad, Arni, 1995. Komunikasi Organisasi. Bumi Aksara. Jakarta.
Pace . R. Wayne, Paules. Don. F.1998. Komunikasi Organisasi. Strategi Meningkatkan Kinerja Perusahaan. Remaja Rosdakarya. Bandung..
La Rocco, James M. 1981. Group Influence on the Perception of Job Conditions. Dissertion, University of Michigan, DAI, vol. 42, No. 6, p. 2601-B.
Liliweri, Alo. 1991. Memahami Peran Komunikasi Massa Dalam Masyarakat. Citra Aditya Bakti, Bandung.
Luthan, Fred, 1997, Organizational Behaviour, Macgrau-Hill Inc, New York.
Parsons, Talcott. 1951, The Social System, New York, The Free Press.
Rogers, Everett M, 1985. Komunikasi dan Pembangunan, Jakarta, LP3ES
Comments:
I read your blog, and i thought it was rather cool. check out My Blog
Please Click Here to view it

Have a Great Day
 
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. My blog is just about my day to day life, as a park ranger. So please Click Here To Read My Blog
 
I read over your blog, and i found it inquisitive, you may find My Blog interesting. So please Click Here To Read My Blog

http://pennystockinvestment.blogspot.com
 
Get any Desired College Degree, In less then 2 weeks.

Call this number now 24 hours a day 7 days a week (413) 208-3069

Get these Degrees NOW!!!

"BA", "BSc", "MA", "MSc", "MBA", "PHD",

Get everything within 2 weeks.
100% verifiable, this is a real deal

Act now you owe it to your future.

(413) 208-3069 call now 24 hours a day, 7 days a week.
 
Post a Comment

<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?